Advertisement
Demokrat Nilai Pemerintahan Jokowi Paling Amburadul
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sikap plin-plan pemerintahan Joko Widodo terhadap pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir menunjukkan bahwa tata negara sangat amburadul.
"Ini sesungguhnya sangat kita sayangkan sekali ya, ini membuktikan pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, tata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali," kata Ferdinand di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).
Advertisement
Diketahui, Jokowi pernah mengumumkan telah membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat dengan alasan kemanusiaan. Namun, kekinian pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mau membebaskan lantaran ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Baasyir.
Terkait dengan pembatalan yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai Ferdinand disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak asing. Pihak asing menurut Ferdinand juga menaruh perhatian, meskipun tidak secara terbuka, namun pihak asing tersebut melayangkan protes pasca mendengar adanya upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Saya tahu pihak asing begitu menekan pemerintah kita atas pembebasan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sehingga kebijakan yang sudah disampaikan langsung oleh presiden itu berubah dari semula akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan," ujarnya.
Selain itu, Ferdinand juga melihat kalau Jokowi hanya berkepentingan untuk meraup suara umat muslim dari keputusannya membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Namun pada sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi kini harus menerima serangan-serangan dari pihak asing yang protes adanya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal itu, Ferdinand menyimpulkan kalau Jokowi menaruh kepentingan elektoral di atas keperluan negara.
"Ternyata sekarang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain, artinya saya melihat Pak Jokowi meletakkan kepentingan elektabilitasnya di atas kepentingan negara, makanya ini terjadilah simpang siur begini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Jadwal Bus Damri dari Jogja-Bandara YIA, Bantul, Sleman dan Sekitarnya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
- Penjelasan Pakar Terkait Keamanan Beragam Jenis Air Minum dalam Kemasan
- Barang Impor Ilegal Senilai Rp9,3 Miliar Dimusnahkan, dari Elektronik hingga Sambal
- 6 Jenazah WNI Korban Kapal Korsel Karam di Jepang Segera Dipulangkan
- Para Bupati Diminta Jaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Jelang Lebaran 2024
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
Advertisement
Advertisement