Advertisement
Said Didu Ungkap Jokowi Banyak Lakukan Kebohongan saat Memimpin Pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Pasar Anyar di Tangerang, menunggangi motor costum W175 beraliran tracker pada Minggu (4/11/2018) ini. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding kerap berbohong saat memimpin pemerintahan. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), Said Didu menilai banyak janji-janji palsu Jokowi kepada rakyat yang menurutnya masuk ke dalam kategori bohong seorang kepala negara.
Said Didu mengatakan, banyak program-program yang pernah dijanjikan Jokowi dalam masa kampanye Pilpres 2019. Tak hanya itu, saat menjabat presiden pun Jokowi dianggap kerap berbohong, salah satunya ialah produksi mobil buatan anak negeri, Esemka.
Advertisement
"Janji kampanye kalau dilaksanakan dan tercapai tapi kalau janji kampanye tidak dilakukan, maka itu kebohongan," kata Said dalam diskusi bertajuk 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi ?' di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
"Esemka itu adalah kebohongan, jadi saya bersyukurlah saya tidak jadi kebohongan Esemka. Sebaiknya kita list siapa saja korban kebohongan Esemka dan bagaimana menjadi korbannya. Yang sering digunakan orang janji kampanye bukan kebohongan," sambungnya.
Said Didu menilai kebohongan-kebohongan Jokowi telah merusak negara. Sayangnya kebohongan itu ditutupi dengan pencitraan-pencitraan yang dilakukan Jokowi di mana seolah-seolah mantan Wali Kota Solo itu berhasil mencetak sejumlah kesuksesan.
Ia mencontohkan, soal kebijakan Jokowi yang menetapkan satu harga BBM di seluruh daerah. Padahal menurut dia, hal itu merupakan kewajiban seorang pemimpin negara. Terlebih Said menilai kalau hal tersebut merugikan Pertamina lantaran perataan harga BBM yang dilakukan Jokowi.
"Perluasan SPBU oleh negara tapi dibungkus dengan nama dan citra BBM satu harga, berapa kerugian Pertamina oleh bungkus pemerintah ini?," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
