Advertisement
Duh, Pejabat di Indonesia Makin Malas Laporkan Kekayaan
Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan "Berani Lapor Hebat" di gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (26/3/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)pejabat di Indonesia pada tahun 2018 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2017.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pada 2018 hanya 64% pejabat negara yang melaporkan LHKPN, atau turun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 78%. Padahal, KPK telah memberikan kemudahan pelaporan harta kekayaan melalui sistem daring.
Advertisement
"Dulu, di zaman kertas rata-rata nasional bisa 70%, tapi begitu diganti LHKPN elektronik malah 64%. Itu juga 46 persennya terlambat, jadi ini katanya dulu susah, tapi setelah dipermudah malah rendah," katanya, Senin (14/1/2019).
Menurutnya, tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan sebenarnya dipengaruhi juga oleh instruksi pimpinan setiap instansi dan lembaga pemerintahan masing-masing mulai dari tingkat kementerian, provinsi, kabupaten/kota, fraksi partai, hingga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dia yakin apabila pimpinan suatu instansi menekankan pentingnya pelaporan LHKPN kepada para bawahannya maka tingkat kepatuhan tidak serendah demikian. Oleh sebab itu, dia meminta adanya instruksi langsung dari para pimpinan instansi tersebut.
"Hampir 100% tingkat kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi. Itu KPK yakin sekali. Kalau, misalnya, menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau enggak isi LHKPN. Itu selesai semua," katanya.
Adapun jumlah wajib lapor LHKPN secara keseluruhan berjumlah 303.032, dengan rincian tingkat eksekutif sebesar 66,31% (237.084 wajib lapor, 642 instansi), legislatif sebesar 39,42% (15.847 wajib lapor, 483 instansi), yudikatif sebesar 48,05% (22.518 wajib lapor, 2 instansi), serta BUMN dan BUMD sebesar 85,01% (25.213 wajib lapor, 175 instansi).
Dari situ, KPK mencatat unsur legislatif atau DPRD merupakan yang paling rendah tingkat kepatuhan LHKPN-nya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
Tok! MK Bacakan Putusan Hasil Sengketa Pilpres pada Senin 22 April Mendatang
Advertisement
Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
Iran Bantah Penyebab Hancurnya Gedung Pembangkit Listrik Israel
Advertisement
KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
Dampak Serangan Israel ke Iran, Harga Minyak Melonjak
Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
Berita Pilihan
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
Advertisement
Digelontor Danais Rp2,57 Miliar, 4 Kalurahan di Menoreh Ini Bakal Bangun Instalasi Air Bersih
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Bareskrim Gandeng Polisi Thailand Buru dan Bawa Pulang Buron Narkoba Fredy Pratama
- Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
- Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
- MK Sudah Terima 33 Pengajuan Sahabat Pengadilan Kasus Sengketa Pilpres 2024, Ini Daftarnya
- Bawa Sabu-Sabu 5 Kg dan Ribuan Pil Ekstasi, Penumpang Pesawat Diamankan Petugas Bandara Soetta
Advertisement
Advertisement
