Advertisement
Government Shutdown Catat Rekor Terlama dalam Sejarah Negeri Paman Sam
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Penutupan pemerintahan atau government shutdown di Amerika Serikat (AS) terus berlanjut dan sudah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1/2019) waktu setempat. Ini adalah shutdown terlama dalam sejarah AS. Rekor government shutdown terlama sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Bill Clinton, yang berlangsung selama 21 hari.
Sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (13/1), Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Demokrat untuk kembali bekerja.
Advertisement
“Partai Demokrat harus segera kembali ke Washington dan bekerja untuk mengakhiri shutdown, sembari di saat yang sama mengakhiri krisis kemanusiaan mengerikan di perbatasan Selatan. Saya menunggu kalian di Gedung Putih!” paparnya melalui akun Twitter resminya.
Trump menyalahkan penutupan pemerintahan sementara ini kepada Partai Demokrat, yang menolak meloloskan anggaran pembangunan tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko. Nilai anggaran yang diajukan mencapai US$5,7 miliar.
Government shutdown ini membuat sekitar 800.000 pegawai pemerintah tidak mendapatkan gaji. Sebagian pegawai dirumahkan sementara, sedangkan sebagian lainnya tetap bekerja tapi tak dibayar.
Pegawai federal yang terkena imbas shutdown termasuk petugas Air Traffic Controllers (ATC) dan keamanan bandara. Bahkan, Miami International Airport menyatakan akan menutup salah satu terminalnya dalam beberapa hari ke depan karena kekurangan pegawai keamanan.
Banyak dari para pegawai ini yang memutuskan menjual sebagian barangnya atau meminta bantuan dari warganet untuk membantu mereka membayar tagihan.
Trump sebelumnya mempertimbangkan untuk mengumumkan deklarasi status darurat yang akan mengakhiri penutupan pemerintah ini dan memungkinkannya mendapat pendanaan untuk membangun tembok di perbatasan.
Pembangunan tembok ini merupakan salah satu poin kampanyenya yang paling utama pada Pilpres 2016.
Partai Demokrat telah meloloskan sejumlah aturan di DPR untuk membuka kembali pemerintahan tanpa memberikan pendanaan untuk tembok tersebut. Tetapi, regulasi itu tak diacuhkan oleh Senat AS, yang dikontrol oleh Partai Republik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Advertisement
Advertisement