Advertisement
Timses Curiga, Kasus Habib Bahar Bakal Diarahkan sebagai Kriminalisasi Ulama ke Kubu Jokowi
Habib Bahar bin Smith (tengah) memasuki gedung saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12/2018). - ANTARA/Rivan Awal Lingga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penceramah Habib Bahar bin Smith kini resmi jadi tersangka. Polisi diminta transparan dalam penanganan kasus ujaran kebencian tersebut.
Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta polisi terbuka terkait penetapan status tersangka Habib Bahar bin Smith atas kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, dari penetapan tersebut diduga akan diarahkan bahwa rezim Jokowi selalu mengkriminalisasi ulama.
"Karena saya melihat arah mau diframing kriminalisasi ulama. Padahal ya enggak ada urusannya, yang penting polisi harus terbuka sesuai dengan batas-batas dibolehkan UU tentang proses dan bukti-bukti itu," katanya kepada wartawan di Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).
Karding percaya bahwa polisi yang menetapkan pimpinan Majelis Rasulullah ini sudah memiliki dua alat bukti. Dan siapapun itu, hukum tidak pandang bulu.
"Oleh karena itu kalau polisi menetapkan dia sebagai tersangka. Memang sudah ada alat bukti yang cukup. Tidak boleh polisi menahan dan tidak menersangkakan karena alasan pertimbangan politik. Itu enggak boleh," tegasnya.
Karding juga meminta agar polisi berani untuk menindak siapapun termasuk tokoh agama yang melanggar hukum.
"Jangan sampai polisi enggak berani karena dia tokoh agama, artinya begini prinsip hukum kita adalah persamaan di depan hukum. Mau rakyat jelata yang miskin, mau orang kaya, anggota DPR, menteri, pejabat, kalau dia memiliki perbuatan dan duga telah memenuhi dua alat bukti, ya makanya harus tersangka," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
Advertisement
Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
KPU Gunungkidul Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Mau? Honor PPK Rp2,2 Juta
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Surya Paloh Hormati Politikus lain yang Memperjuangkan Hak Angket
- Gibran Tetap Selesaikan Tugas di Balai Kota Surakarta Seusai Putusan MK
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Advertisement
Advertisement
