Advertisement
Punya Hak Pilih, Tapi Tak Ada E-KTP? Aturannya Disimpulkan Bulan Depan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Bagaimana nasib masyarakat yang mempunyai hak pilih tapi tidak memiliki e-KTP? Keputusan atas pembahasan mengenai hal tersebut akan disimpulkan pada bulan depan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan hal ini didasarkan pada hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, baru-baru ini. Pada pertemuan itu, KPU menyampaikan agar pada akhir Oktober 2018 sudah dilakukan evaluasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Selanjutnya, kebijakan yang akan dibuat bakal dirumuskan pada November 2018. Dia mencontohkan sampai sekarang baru 70% warga Papua yang merekam e-KTP dan masih ada daerah lain dengan masalah serupa.
Kendala seperti ini sedang dibahas dan akan dibuat regulasinya, yang kemungkinan dapat berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), revisi UU, atau dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU).
“Tergantung apa rumusannya bulan ini. Lalu, kami putuskan dan Desember 2018 akan kami lakukan aksinya atas putusan itu. Atas kebijakan itu, kami kerjakan supaya seluruh persoalan selesai Desember 2018,” tuturnya, Selasa (13/11/2018).
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan data KPU, di mana tercatat pada awal 2019 sampai 17 April 2019, atau saat pemungutan suara, penduduk yang berusia 17 tahun berjumlah 1,2 juta jiwa.
Di sisi lain, berdasarkan Pasal 200A ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penggunaan surat keterangan sementara dari kepala dinas untuk pengganti tidak memiliki e-KTP hanya berlaku sampai Desember 2018.
Ini berarti, masyarakat yang belum punya e-KTP tetapi memiliki hak pilih tidak akan bisa memberikan suaranya.
Sementara itu, Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus memiliki e-KTP dan terdaftar di TPS.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Qatar Juara Grup A, Garuda Muda hanya Butuh Imbang untuk Lolos ke Fase Gugur
- Menang Setelah 43 Tahun, Ini Fakta Kemenangan Langka Indonesia atas Australia
- Timnas Indonesia Ukir Dua Memori Indah di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar
- Tampil Gemilang, Ernando Dianggap Kerasukan Kiper Real Madrid Andriy Lunin
Berita Pilihan
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Syawalan ke Ponpes dan Panti Asuhan, Pj. Bupati Kulonprogo Salurkan Bantuan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPU Jogja Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Susun Data Pemilih Pilkada 2024
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Firli Bahuri Disebut Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
Advertisement
Advertisement