Advertisement
Dinilai Tak Beretika, Kubu Prabowo Ogah Libatkan Kepala Daerah untuk Kampanye
Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno saat deklarasi di Kertanegara, Kamis (9/8/2018) malam. - Antarafoto/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo mengklaim kepala daerah tak dilibatkan untuk proses kampanye Pilpres 2019.
Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferry Juliantono, menyatakan pihaknya tidak melibatkan kepala daerah sebagai juru kampanye meski mereka adalah kader partai politik koalisi yang mengusungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tersebut.
Advertisement
Sejak awal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi memiliki garis yang jelas, kata Ferry melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Ferry menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melibatkan kader yang saat ini duduk menjadi kepala daerah sebagai anggota BPN.
Pernyataan Ferry itu terkait dengan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo/K.H. Ma'ruf Amin, Neneng Hassanah Yasin, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan Meikarta.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski aturannya tidak melarang, cara-cara tersebut jauh dari politik yang beretika. Pasalnya, akan banyak benturan kepentingan dan rentan penyalahgunaan wewenang.
Dampak lainnya, hak-hak masyarakat akan terganggu karena pejabat/kepala daerahnya terseret-seret dalam kampanye pemilu sentak, kata Ferry.
Terkait dengan pemecatan Neneng dari TKN Jokowi/Ma'ruf atas kasus suap tersebut, menurut dia, hal itu menegaskan banyaknya benturan kepentingan ketika melibatkan kepala daerah dalam tim pemenangan pilpres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
Advertisement
Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
Advertisement
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jalan-jalan Keliling Destinasi Wisata, Cek Jalur Trans Jogja!
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Advertisement
Advertisement
