Istana Tanggapi Tuduhan Prabowo tentang Kekayaan Indonesia Hilang 1997-2014: Tanya Presiden Saat Itu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) - Antara
13 Oktober 2018 08:17 WIB Yodie Hardiyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menanggapi pernyataan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto, yang mengkritik kondisi nasional dan pemerintah.

Salah satu kritik Prabowo terbaru adalah mengenai perekonomian nasional dimana menurutnya terdapat kekayaan Indonesia yang "hilang" atau dinikmati oleh asing. Kritik itu disampaikan oleh Prabowo ketika menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta pada Kamis (11/10/2018).

"Intinya, waktu itu, saya hitung ada kekayaan kita yang hilang itu hampir US$300 miliar. Dalam sekian belas tahun, mulai 1997 sampai 2014, kita hilang sekitar $300 miliar," kata Prabowo di depan para hadirin.

Pernyataan itu ditanggapi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika. Menurutnya, pernyataan Prabowo tersebut tidak sepenuhnya meleset. Erani mengatakan periode tersebut memang memunculkan banyak persoalan terkait ketimpangan dan kemandirian ekonomi warisan masa sebelumnya.

"Bahkan pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan pendapatan. Saya kira Pak Prabowo bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari Presiden masa itu," katanya dalam pesan tertulis, Jumat (12/10/2018).

Seperti diketahui, dalam periode 2013-2014, Presiden Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo.

Dalam 1997-2014, Presiden Indonesia antara lain dijabat oleh Soeharto (1997-1998), Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak Oktober 2014 sampai saat ini, sebut Erani, sejak 2015 justru melakukan koreksi terhadap keadaan tersebut dan sebagian hasilnya bisa dinikmati pada hari ini.

"Saat ini 51% saham Freeport telah dikuasai pemerintah. Blok Rokan penghasil minyak terbesar 100% telah dikelola oleh Pertamina. Tidak benar juga jika asing menguasai Indonesia," kata Erani.

Erani mengutip data The United Nations Conference on Trade and Development yang menyatakan bahwa persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6%.

Negara lain yaitu Vietnam, ujarnya, hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia sebesar 20,4% (2005-2010), 23,2% (2011-2016) dan Malaysia, persentasenya mencapai 13,6% dan 14%. Artinya, investasi asing di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Sumber : Bisnis Indonesia