Advertisement
Wapres Jusuf Kalla Dorong Kerja Sama Atasi Perang Dagang AS-Tiongkok
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK-Wakil President M Jusuf Kalla menyampaikan perlu meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlanjut.
Wapres menyatakan hal itu dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 di Markas Besar PBB, New York, Senin. "Kita bisa bekerja bersama bagaimana mengurangi efek dari pertarungan dua negara besar yang membuat negara lain turut menderita karena situasi ini," kata Wapres.
Advertisement
Diharapkan dengan kerja sama untuk mengurangi dampak negatif perang dagang tersebut, maka dapat mendukung tidak saja ekonomi salah satu negara namun juga ekonomi dunia. Dengan demikian, Wapres katakan, akan dapat menunjang kesejahteraan dan kemiskinan dapat dikurangi.
Wapres dalam kesempatan tersebut juga menyatakan, Pemerintah Indonesia terus memastikan pembangunan berkelanjutan.
Diantaranya dengan membangun infrastruktur di berbagai bidang, bekerja sama dengan kalangan swasta.
Hal ini karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun sebanyak 460 miliar dolar AS tidak mungkini dipenuhi seluruhnya melalui anggaran negara.
"Kita membutuhkan kerja sama dengan kalangan swasta," katanya.
Selain itu, Pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi yang lebih stabil. Saling percaya investor asing dengan investor dalam negeri turut menunjang stabilitas ekonomi.
Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Usai menjadi pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, Wapres melanjutkan agenda berikutnya, menghadiri Panel Tingkat Tinggi Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan.
Panel tingkat tinggi tersebut dilaksanakan di Museum Of Art, New York, Senin. Tampak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan potensi kelautan sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan ekonomi kelautan serta kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
Advertisement
Advertisement