Ini Penyebab Pemerintah di DIY Kewalahan Kelola Sampah

Harianjogja.com JOGJA—Pemda DIY sudah kewalahan mengelola timbunan sampah yang makin hari makin banyak. Upaya mengolah sampah sebelum membuangnya di Piyungan pun belum berhasil.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Mansyur mengatakan kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan saat ini masih dalam tahap perencanaan pendahuluan. Perusahaan swasta akan dilibatkan karena punya anggaran besar untuk memanfaatkan teknologi yang efektif mengolah dan mendaur ulang sampah.

Menurut dia, sampah di TPST Piyungan saat ini sudah melebihi kapasitas, apalagi volume sampah semakin banyak. Pada 2015 saat TPST Piyungan dikelola kabupaten, volume sampah antara 200 dan 250 ton per hari. Sekarang, sampah yang dibawa ke Piyungan mencapai 600 hingga 700 ton per hari. “Problem saat ini bukan hanya masalah peralatan, tetapi lokasinya sudah overload [kelebihan beban],” kata dia, Jumat (24/8/2018).

Studi pendahuluan pengelolaan sampah oleh swasta masih dirancang tim dari UGM dan saat ini akan segera selesai. Setelah studi pendahuluan kelar, akan dilakukan studi kelayakan.

“Setelah layak, nanti TPSY Piyungan dilelang kepada pihak ketiga,” kata dia.

Dinas belum dapat memastikan berapa tahun lagi TPST Piyungan akan bisa dikelola swasta, karena sangat tergantung pada persetujuan semua pihak dan perencanaan. Selama solusi jangka panjang itu belum bisa diterapkan, PUP-ESDM DIY terus memanfaatkan fasilitas dan lahan yang ada untuk mengelola sampah.

“Sebenarnya 2019 nanti sudah sangat overload, tetapi kami harus tetap menerima sampah dari masyarakat,” ucapnya.

TPST Piyungan menampung sampah dari Sleman, Kota Jogja, dan Bantul. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman mulai mencari cara agar tak mengandalkan TPST Piyungan. Kepala UPT Pelayanan Persampahan DLH Sleman Restuti Nur Hidayah mengatakan tiap hari sekitar 30 truk sampah dari DLH Sleman mengangkut sampah ke TPST Piyungan.

Truk-truk itu membawa sampah dari tiap depo. Dalam satu hari sampah yang diangkut oleh DLH Sleman bisa sampai 500 meter kubik. Pada Selasa (14/8) dan Rabu (15/8) sampah tersebut tidak bisa masuk ke TPST Piyungan karena alat pengolahan yang rusak.

“Saat itu sampah dari warga tidak diangkut,” kata dia.

DLH Sleman mengangkut sampah dari tiap depo yang ada di Sleman. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman merencanakan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di Dusun Sembir, Desa Madurejo, Prambanan. Namun, warga setempat menolak pembangunan TPA karena waswas dengan bau busuk yang menyengat.

“Rencananya kami targetkan tahun ini pembebasan lahan, tetapi ada penolakan dari warga,” ujar Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Sleman Junaidi.

DLH mempunyai 18 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) sebagai lokasi pengolahan dan daur ulang sampah untuk menekan kiriman sampah ke Piyungan. Tahun ini DLH membentuk tiga TPS 3R.

Kurang Berhasil

DLH Jogja juga terus mendorong warga melakukan proses 3R agar sampah yang dibuang benar-benar berbentuk residu serta mengendalikan sampah plastik yang jumlahnya terus meningkat. Meski begitu, upaya tersebut mampu menekan volume sampah yang dihasilkan Jogja.

Berdasarkan data DLH Jogja dalam lima tahun terakhir, sampah yang dihasilkan masyarakat cenderung menurun. Pada 2012 rata-rata sampah per hari mencapai 263 ton dan pada 2013 berkurang menjadi 244 ton per hari.

Jumlah sampah melonjak pada 2014 menjadi 259 ton per hari dan terus menurun pada 2015 (236,30 ton per hari) dan pada 2016 (226,20 ton per hari). Pada 2017 rata-rata, sampah 230 ton per hari dan meningkat pada 2018 menjadi 250 ton perhari. “Dari jumlah tersebut 20 persen berupa sampah plastik,” kata Kepala DLH Sleman Suyana.

Berton-ton sampah itu kemudian diolah sebelum dibuang ke TPST Piyungan. Sayangnya, meski produksi sampah masyarakat Kota Jogja menurun, volume sampah yang dikirim ke Piyungan malah naik tiap tahun karena sampah yang diolah makin sedikit.

Selama 2012, Jogja rata-rata mengirim 180 ton sampah per hari, sempat turun pada 2013 menjadi 175 ton per hari, melonjak pada 2014 menjadi 200 ton per hari, dan kembali turun menjadi 179,40 ton per hari pada 2015 dan 176,40 ton per hari pada 2106. Namun grafik pembuangan sampai kembali meningkat drastis sejak 2017 (200 ton per hari) dan 2018 (230 ton per hari).

Sampah yang diolah dan dimanfaatkan kembali selama 2012 mencapai 70 ton. Jumlah sampah yang dimanfaatkan turun drastis pada 2013 (57 ton), 2014 (54 ton), 2015 (52,17 ton) dan 2016 (45,28 ton). Padahal jumlah bank sampah di Jogja saban tahun terus meningkat. Jika pada 2012 tercatat 61 bank sampah, pada 2013 jumlahnya melonjak menjadi 206 unit. Setahun kemudian, pada 2014 bertambah 315 unit, 2015 (343 unit) dan 2016 hingga kini sebanyak 433 unit. Dari seluruh 615 RW di Jogja, sebesar 71% telah memiliki kelompok bank sampah.

Menurut Suyana, tidak mudah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi maupun mendaur ulang sampah, terutama yang berbahan baku plastik. “Butuh kesadaran besar dari masyarakat.”

Pembinaan pengurangan sampah dilakukan di 14 kecamatan, melibatkan pelaku usaha, jasa, perhotelan, industri kecil, rumah makan, pasar, pertokoan dan pondokan.

Upaya Bantul

Bantul juga mencoba cara yang sudah gagal diterapkan di KotaJogja. Pelaksana Tugas Kepala DLH Bantul Aris Suharyanta mengatakan untuk penanganan sampah masih sangat bergantung dengan TPST Piyungan.

Menurut dia, ada dua cara untuk penangan sampah. Pertama, mengoptimalkan pengelolaan di TPST Piyungan. Kedua, pembuatan depo sampah di setiap desa agar sampahsampah yang dihasilkan penduduk dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.

“Target kami semua desa di Bantul memiliki depo sampah mandiri. Depo ini banyak manfaatnya karena juga bisa berfungsi sebagai unit usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, pengolahan pupuk organik dari sampah,” ujarnya.

Depo sampah desa di Bantul belum belum banyak. DLH akan terus mengampanyekan pembangunan depo sehingga penangan sampah dapat maksimal. Perbandingan produksi sampah dan olahan sampah juga belum terlihat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Persampahan dan Pertamanan DLH Bantul Widajaja mengatakan sampah yang dibuang ke TPST Piyungan dari Bantul mencapai 100 ton setiap harinya. Sampah-sampah itu diangkut 20 truk.

“Satu truk bisa mengangkut sampai empat ton sampah dan setiap hari bisa bolak balik ke TPST sebanyak tiga kali,” kata Widjaja.

Pengurangan Sampah

Agus Hartana, Direktur Lestari, LSM yang fokus pada isu lingkungan, mengatakan, cara yang paling baik untuk menangani masalah sampah adalah dengan menguranginya. Menurut Undang-Undang (UU) No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sampah.

Langkah dan strategi pengurangan sampah, kata Agus, harusnya disusun oleh pemerintah. Namun, hingga kini hal tersebut belum dilakukan secara terpadu.

“Industri apa pun yang akan berdampak pada membeludaknya sampah harus diatur. Misalnya, salah satu produk mi instan memproduksi 13 miliar bungkus per tahun. Lalu bungkusnya itu jadi tanggung jawab siapa? Sampai sekarang belum jelas,” ujar Agus.

Selain melalui pengurangan, masalah sampah juga bisa diselesaikan dengan memanfaatkannya. Ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Untuk bisa memanfaatkan sampah, ujar Agus, masyarakat harus bisa memilahnya.

Dalam pemilahan, sampah dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan manfaatnya masingmasing. Pertama, sampah layak jual. Jenis ini tak perlu mendapat perlakuan apa pun untuk bisa dijual. Contohnya beberapa jenis sampah dari plastik, kertas, logam atau kaca.

“Setelah dipilah dan dikumpulkan, ketika ada pemulung lewat tinggal panggil untuk dijual atau bisa dengan membuat bank sampah. Bank sampah itu lahirnya dari rahim sampah layak jual,” kata Agus.

Kemudian sampah jenis kedua adalah sampah layak kompos. Jenisnya ada dua yakni organik dapur dan organik halaman. Dengan proses tertentu, sampah-sampah itu bisa dibuat kompos. Jenis ketiga adalah sampah layak kreasi, yang tak laku dijual atau dibuat kompos. Contohnya adalah bungkus mi instan dan saset sampo.

Adapun jenis sampah keempat adalah sampah layak buang, yang tidak laku dijual, dibuat kompos atau dijadikan kreasi. Contohnya adalah popok bayi dan alat kontrasepsi.

“Dengan empat pemilahan itu, 25 persen dijual, 25 persen dikompos, 25 persen dikreasi. 25 persen dibuang ke TPST Piyungan. Kalau itu dilakukan akan sangat memengaruhi masa pemakaian TPST Piyungan. Beban pembiayaan Pemda DIY juga akan berkurang,” ucap Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News