Tanpa Modal Besar, Susah Jadi Caleg

Harianjoga.com, JOGJA—Menjadi seorang calon anggota legislatif (caleg) bukan perkara mudah. Selain butuh modal besar, caleg juga memerlukan ongkos sosial yang tidak sedikit. Belum lagi bicara soal tanggung jawab. Jika setengah-setengah mencalonkan diri, yang ada hanya utang yang menumpuk setelah Pemilu usai. Berikut laporan wartawan Harianjogja.com Abdul Hamid Razak.

“Pesan saya bagi caleg pemula, yang jelas jujur dengan kapasitas diri sendiri. Ingat kalau ambisi jadi politisi itu berlandaskan pada imajinasi semata, hasilnya bagai bumerang.”

Kata-kata itu keluar dari Fuska Sani Evani mantan caleg dari PDIP pada Pemilu 2014 lalu.

Fuska memiliki strategi saat melakukan kampanye di Daerah Pemilihan Sleman Utara. Jauh-jauh sebelum nyaleg, Fuska sudah banyak memiliki komunitas. Dengan begitu, ongkos sosial yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Alhasil dia meraup 2.000-an suara.

“Aku cuma habis sekitar Rp100 jutaan. Tetapi ada yang caleg untuk kabupaten saja sampai menghabiskan miliaran rupiah, untungnya jadi,” kata dia, tanpa ingin menyebut nama.

Dia berkampanya tanpa mengeluarkan banyak duit, tetapi tenaga, dengan cara mendekati langsung calon pemilih. “Dananya cuma buat konsumsi, arisan, rapat di rumah, menjamu tamu, termasuk buat tim sukses untuk membuat kaos dan lainnya. Untuk cetak mencetak seperti kartu nama, benner, kabeh [semua] disponsori kanca [teman],” ujar Fuska.

Dia enggan untuk mencalonkan lagi pada Pemilu 2019 mendatang. Baginya, menjadi caleg cukup sekali saja.

“Karena aku tahu nek nyalon lagi enggak akan jadi lagi. Karena para incumbent sudah memiliki modal besar dan logistik gede. Biar bagaimana pun, nyalon tetap mengeluarkan dana pribadi. Hari gini, nyari uang susah, kok dibuang-buang.”

Dia juga berpesan agar caleg yang jadi anggota legislatif tidak main-main saat menjadi wakil rakyat. “Susah nyari-nyari kesempatan untuk manipulatif. Zamannya sudah berubah. Sekarang era kejujuran. Jadi anggota dewan yang enggak punya kontribusi buat bangsa juga, cuma akan jadi sampah. Utangnya pasti numpuk.”

Sementara, partai mengklaim penjaringan hingga pencalonan anggota DPRD untuk Pemilu 2019 mendatang dilakukan tanpa mahar.

Kader Partai Nasdem DIY Dwi Candra Putra misalnya menyebut tak ada mahar politik selama proses pencalegan di partainya. “Nasdem mengusung gerakan politik antimahar,” kata Candra yang baru maju sebagai caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Jogja ini pada Pemilu 2019.

“Yang dimaksud dengan mahar politik bagi partai kami adalah setoran yang diberikan ke partai. Kami saling mengisi untuk pembiayaan kampanye, sedangkan pembiayaan saksi langsung di backup dari DPP,” kata Ketua Bappilu Nasdem DIY itu.

Candra enggan menyebut kalkulasi dana untuk kampanye yang dibutuhkan caleg. Menurutnya kebutuhan dana kampanye masing-masing caleg relatif dan tidak bisa disamaratakan.

Masing-masing caleg memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan dirinya dan partai. Partai akan mendukung dengan membiayai saksi.

Partai Berkarya besutan Tomy Soeharto juga menolak adanya mahar politik. Meski pemilih di Kota Jogja cukup kompleks, Partai Berkarya optimistis mampu meraih kursi. Bahkan pada Pemilu 2019 mendatang, Berkarya menargetkan satu daerah pemilihan mendapat satu kursi. “Tidak ada mahar politik. Tetapi kami tetap selektif menentukan caleg,” kata Ketua DPD Partai Berkarya Jogja Rusdi Rais.

Ketua Badan Seleksi Caleg Partai Gerindra Danang Wahyubroto mengatakan partainya juga tidak meminta mahar politik kepada para caleg. “Kami memaksimalkan potensi yang kami miliki,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News