Advertisement
Kabar Sedih, Tak Ada THR untuk Tenaga Honorer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah diminta memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Pernyataan ini juga terkait dengan tak adanya alokasi tunjangan hari raya (THR) bagi mereka pada Lebaran tahun ini.
"Di saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Advertisement
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani presiden, namun 736 ribu tenaga guru honorer (menurut data Kemendikbud) bukanlah yang termasuk skema penerima.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah mengenai nasib guru honorer. Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun tidak ada," ujar Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX, Tegal dan Brebes.
Ia melanjutkan, masih banyak honorer guru yang masih digaji Rp200.000-300.000 per bulan. Meski demikian, ada sebagian lainnya yang sudah sertifikasi dan mendapat upah lebih baik, yaitu sebesar Rp 1,5 juta.
"Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.
Guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan. Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahun, lima ribu guru PNS pensiun, sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri menyontohkan, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak didapati SDN yang guru PNS nya hanya satu. Jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.
"Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.
Beberapa konstituen melaporkan, guru di Kabupaten Brebes mendapat honor dari pemerintah daerah sebesar Rp350.000 per bulan.
"Itupun tersendat-sendat, tidak rutin," ujarnya, menirukan keluhan para guru di Brebes.
Fikri menyayangkan kondisi tersebut.
"Ini baru satu contoh, kabupaten. Bagaimana dengan wilayah lainnya," ungkapnya.
Ia mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN. Selain itu juga mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Barbados Mengumumkan Mengakui Palestina Sebagai Sebuah Negara
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
Advertisement
Stok Darah di DIY Menipis, PMI: Aktivitas Donor di Luar Belum Banyak
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
- Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
- TNI Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, Sita Pistol hingga Anak Panah di Tempat Persembunyian
- Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
- Lowongan Kerja: Kementerian PUPR Akan Buka 6.300 Formasi CPNS dan 19.900 PPPK, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement