MOELDOKO: "Masyarakat Jadi Bingung karena Informasi yang Tidak Klir" (Bagian-III)

Harianjogja.com, JAKARTA–Kantor Staf Presiden menjadi perpanjangan telinga Kepala Negara untuk menyerap keinginan masyarakat. Selain itu, kantor ini juga mengelola isu-isu strategis nasional sehingga publik mendapatkan pemahaman yang tepat. Guna mendapat gambaran bagaimana Kantor Staf Kepresidenan menjalankan tugas dan mendukung keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi dan ekspor, Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) berkesempatan mewawancarai Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Berikut Petikannya:

Adakah tugas khusus yang dititipkan Presiden kepada Anda khususnya untuk menghadapi peristiwa politik?

Memang sudah menjadi kebiasaan, pada saat setelah dilantik, dipanggil, berikutnya diberikan tugas-tugas yang lebih riil. Intinya, tugas pokok supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya, jangan gaduh.

Tugas pokok ada tiga yakni pertama, bagaimana KSP menjalankan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang bersifat strategis nasional. Kedua, membangun komunikasi politik yang baik.

Ketiga, mengelola isu-isu strategis. Dasar tugas itulah apabila ada isu-isu strategis yang nyata-nyata menyesatkan, serangan yang mendiskreditkan, mengacau, disinformasi tentang pembangunan nasional, saya harus muncul di situ.

Kemunculan KSP untuk mengklarifikasi yang terjadi sesungguhnya seperti ini karena lama-lama berita yang enggak benar, kalau sudah berkali-kali menjadi benar. Contoh sertifikasi dikira ngibul atau pembohongan.

Sebentar dulu, yang mana yang bohong? Jangan memberikan informasi yang salah, enggak ada yang bohong baik dari berproses secara administratif, maupun jumlahnya. Semuanya bisa dicek, semua bisa diagunkan, enggak ada yang bohong. Kami memberikan klarifikasi yang benar seperti ini.

Dengan latar belakang Anda sebagai militer, apakah memudahkan Anda memetakan potensi konflik dan memanfaatkan jaringan Anda untuk mengantisipasi?

Saya pikir itu bagian dari keahlian. Memang core business saya di situ, karena saya banyak bertugas di jajaran satuan tempur dan teritorial memberikan modal yang luar biasa kepada saya. Ditambah lagi penugasan pengembangan akademik, manajemen bernegara ketika di Lemhanas hampir 2,5 tahun juga memberikan pelajaran yang luar biasa.

Penugasan saya di sini—mudah-mudahan bisa membantu—merupakan bagian dari manajemen negara ini. KSP bagian kecil dan kalau KSP bisa menjalankan fungsinya dengan baik, harapan presiden bisa kami lakukan.

Untuk itulah begitu saya masuk ke KSP konsolidasi, saya perkuat seluruh yang ada pada kami. Lima deputi saya kuatkan lagi sehingga mereka semakin memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mengelola unit kerjanya. Kedua, membangun soliditas, satu kesatuan komando, satu kesatuan suara dalam mengelola organisasi.

Anda di KSP mulai sering menerima banyak tamu penting dari kalangan pengusaha. Apa saja keluhan yang disampaikan?

Pertanyaannya enggak jauh-jauh. Apa yang diinginkan antara pusat dan daerah [terkait dengan deregulasi] ternyata enggak nyambung. Ekonomi biaya tinggi masih muncul, dan cerita lain seperti perizinan. Berikutnya bertanya tentang stabilitas, dan apa sebenarnya yang bisa dikembangkan ke depan seperti kemudahan izin mengurus visa dan seterusnya.

Lalu, apa boleh perguruan tinggi dari luar masuk ke sini? Pemerintah juga sudah mulai membuka bagi perguruan tinggi yang bagus-bagus di luar negeri [masuk ke Indonesia] tapi [hanya] di KEK nantinya, tidak di daerah-daerah lain.

Ini selalu masuk dalam sidang kabinet terbatas hal-hal yang tadi ditanyakan. Itu selalu dibahas oleh Presiden karena beliau selalu menekankan investasi dan bagaimana menggenjot ekspor. Hal ini kami sampaikan juga ke Presiden sehingga ketika pertemuan seluruh bupati dan DPRD, Presiden bicaranya itu.

Presiden bicara bagaimana kita masih mempertahankan model lama dalam bekerja, di antaranya mempersulit izin, mengelola administrasi publik gaya lama dengan tumpukan kertas. Enggak boleh lagi. Makanya, kemarin saya datang ke Banyuwangi, saya ingin melihat bagaimana mengelola administrasi publik dengan baik, KTP dilayani dengan cepat, pembangunan hotel langsung bisa dilihat secara tata ruang.

Bagaimana sikap KSP terhadap adanya kesan masih tingginya ego sektoral antara kementerian seperti kejadian ketika pemerintah memutuskan impor beras?

KSP mengundang semua dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kabulog, BPS, kami diskusi. Mengapa? Karena enggak bagus ini, enggak bagus di mata publik.

Sebagai contoh, satu sisi Menteri Perdagangan mengimpor jagung, Menteri Pertanian mengekspor jagung. Namun, karena informasi yang tidak klir, masyarakat jadi bingung. Padahal, impor jagung itu untuk industri yang memang harus menggunakan jagung itu, bahan baku.

Saya penasaran. Saya cari jagung impor dan ekspor itu. Jagung kita sering luka di belakang sehingga bakteri sering masuk, untuk kepentingan industri makanan tidak bisa, standarnya enggak masuk.

Hal seperti ini harus diklarifikasi kepada masyarkat sehingga tidak terjadi sesuatu. Persoalan beras juga kami diskusikan. Oke impor, tapi saya sampaikan kepada Presiden, kita impor tapi karena masa panen, saya sarankan berasnya digembok di gudang sehingga tidak memengaruhi pasar.

Begitu barang datang, dikunci, dipegang oleh Satgas Pangan. Tujuannya apa? Jangan lagi digoreng-goreng gara-gara impor ini harganya hancur. Hal seperti ini yang kami kelola. Jadi, yang dikelola KSP itu isunya. Saya tidak mengelola substansi harga. Kami enggak punya kapasitas ke situ, tapi isunya yang kami kelola agar tidak menjadi liar.

(Pewawancara: Gajah Kusumo, Stefanus Arief Setiaji, David Eka Issetiabudi, Yodie Hardiyan, Thomas Mola)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia