Tak Malu, DPR Dapat Dana Gedung Baru

Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri), Utut Adianto (kedua kiri), Fadli Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018). - Antara
16 April 2018 08:00 WIB MG Noviarizal Fernandez News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempersoalkan anggaran fasilitas dan gedung baru untuk DPR yang dianggap tidak masuk akal. Fitra pun mengecam besaran dana yang digelontorkan untuk kalangan wakil rakyat itu.

Dalam rapat paripurna, DPR mengesahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 mencapai Rp7,7 triliun atau peningkatan sekitar 26% atau Rp2 triliun dibandingkan 2018.

Meningkatnya RKA tersebut untuk membiayai penataan kompleks parlemen berupa pembuatan gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Gurnadi, peneliti Fitra mengatakan usulan ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018 DPR juga mengusulkan penambahan gedung baru. Bahkan, lanjutnya, pada 2009 DPR tidak malu untuk menambahkan fasilitas mewah berupa olahraga seperti gym dan kolam renang.

“Fitra berpendapat, DPR seharusnya malu mengusulkan kenaikan anggaran tersebut, apalagi jika melihat kinerja legislasi pada 2017, DPR hanya mampu mengesahkan lima UU di luar RUU kumulatif terbuka dari target Prolegnas Prioritas 53 RUU,” ungkapnya, Minggu (15/4/2018).

Rendahnya kinerja legislasi tersebut, tuturnya, dibaregi dengan buruknya citra DPR karena pimpinan dan anggota DPR yang bermasalah hukum. DPR periode 2014 -- 2019 menciptakan sejarah karena dalam satu priode sempat berganti ketua beberapa kali, hal ini juga menunjukan ketidakefektifan politik di DPR.

Akibatnya masyarakat tidak akan pernah percaya kepada DPR apa lagi ingin menambah fasilitas.

Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan mereka konsisten menolak kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru. Fitra merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak menerima usulan DPR tersebut, karena bisa menyakiti hati rakyat.

“Sekjen dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR agar bisa transparan dan akuntabel dalam perencanaan anggaran, serta. Ketua DPR Bambang Soesatyo harus fokus pada produktivitas bukan fasilitas,” pungkasnya.